Banda Aceh - Keputusan ada tidaknya penyertaan modal untuk pembentukan PT Bank Aceh Syariah masih mengambang. Kabar terakhir, penyertaan modal yang dianggarkan adalah sebesar Rp 20 miliar, menyusut jauh dari usulan awal yang diajukan DPRA Rp 100 miliar.
DPRA, pembahasan mengenai hal ini berlangsung cukup alot, dan diwarnai banyak perdebatan. Menurut keterangan Ketua Fraksi Gerindra/PKS di DPRA, Drs Abdurrahman Ahmad, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sejak awal memang berupaya menghambat dukungan modal untuk Bank Aceh Syariah. “Alasannya macam-macam dan tidak rasional,” kata Abdurrahman, kepada wartawan, Minggu (18/1).
Karena itulah lanjutnya, dalam dokumen RAPBA tahun 2015 yang diusulkan oleh tim TAPA, tidak tercantum modal untuk Bank Aceh Syariah. Sejumlah anggota DPRA kemudian mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp 100 miliar, dari total kebutuhan dana Rp 500 miliar yang harus dipenuhi hingga 2016.
Karena TAPA tetap berdalih tidak cukup anggaran, maka pada rapat badan anggaran malam itu, (Kamis, 15/1), disepakati bahwa modal yang bisa diberikan hanya sebesar Rp 50 miliar, dan akan ditambah lagi pada tahun berikutnya.
Tetapi ternyata tak sampai disitu. Usulan DPRA sebesar Rp 50 miliar itu kembali dipotong oleh TAPA sebesar Rp 30 miliar, yang dilakukan justeru menjelang penandatanganan KUA PPAS yang batal terlaksana Jum’at (16/1) siang. Dengan demikian, anggaran modal tersisa hanya tinggal Rp 20 miliar.
“Kita di DPRA sangat kecewa. Kita telah berupaya memperjuangkan modal untuk Bank Aceh Syariah dari tidak ada menjadi ada. Tetapi TAPA malah memotongnya lagi untuk dialihkan ke tempat lain,” pungkas Abdurrahman.
Menurutnya, ini merupakan bukti tidak adanya komitmen dari Pemerintah Aceh untuk mewujudkan ekonomi sistem syariah melalui perbankan syariah. Padahal bank ini sangat diharapkan kehadirannya oleh para ulama dan umat Islam Aceh.
Ia pun meminta agar dana Rp 50 miliar untuk modal Bank Aceh Syariah dikembalikan oleh TAPA. Apabila memang untuk program lain tidak cukup anggaran, maka jangan diambil dari modal Bank Aceh Syariah yang sudah diperjuangkan oleh dewan.
Kekecewaan juga disampaikan Anggota Komisi III DPRA, Musannif Sanusi. Ia menilai bahwa sema sekali tidak ada keberpihakan TAPA dalam upaya mewujudkan ekonomi syariah melalui perbankan syariah.
“Modal ini sangat diperlukan untuk bisa mengurus izin pendirian Bank Aceh Syariah. Yang membuat kita kesal, anggaran yang sudah kita perjuangan Rp 50 miliar malah diutak-atik lagi ke tempat lain oleh TAPA,” pungkasnya.
Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, jika memang untuk program lain tak cukup anggaran, silakan cari sumber-sumber lain, bukan dengan memotong modal untuk Bank Aceh Syariah yang sudah susah payah diperjuangkan oleh DPRA.(yos)
Sumber : serambinews.com
Posting Komentar