Proyek tak Bermanfaat Picu Kemarahan Rakyat

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv9T-0C9Ilalc3l3DF5jiGSXjqj1_VjlRYDo99vLUW1pIq4nA0z3YsCM1ErfmXQh04cJbfXvQ8h3lZCV52ne0A7AMkxj0RKX12TQwYZkZoaarpwPJI00g6vKQ6R2BhXu82C68SYBaguoI/s1600/anggota-pansus-i-dpra-abdurrahman-ahmad_20150601_110012.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="179" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv9T-0C9Ilalc3l3DF5jiGSXjqj1_VjlRYDo99vLUW1pIq4nA0z3YsCM1ErfmXQh04cJbfXvQ8h3lZCV52ne0A7AMkxj0RKX12TQwYZkZoaarpwPJI00g6vKQ6R2BhXu82C68SYBaguoI/s320/anggota-pansus-i-dpra-abdurrahman-ahmad_20150601_110012.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">PANSUS I DPRA yang dipimpin HT Ibrahim ST MM, Senin (25/5) pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Sabang. Dalam kunjungan itu, Pansus menemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan proyek APBA 2014. Salah satunya, proyek pemasangan jaringan pipa air minum (PDAM) Jalan Elak-Ujong Karang, Sabang.<br /><br />Pemasangan jaringan pipa air minum senilai Rp 827 juta oleh Dinas Cipta Karya Aceh sudah dikerjakan dengan baik oleh kontraktornya, termasuk pemasangan meteran dan kran air ke rumah warga. Tapi, sejak jaringan air PDAM itu selesai dibangun akhir tahun 2014 sampai Mei 2015, air bersih belum mengalir ke rumah penduduk di Jalan Elak dan Ujong Karang, Sabang. “Apa masalahnya, kami belum dapat penjelasan dari Pemko Sabang,” ujar Ketua Pansus I DPRA, HT Ibrahim ST MM, Minggu (31/5).<br /><br />Anggota Pansus I DPRA, Mawardi Ali (PAN), Abdurrahman Ahmad (Partai Gerindra), Ghufran Zainal Abidin (PKS), Akhyar A Rasyid (Partai Aceh) mengatakan, saat mereka meninjau lokasi jaringan pipa air bersih itu, warga setempat terlihat sangat emosi. Mereka meluapkan kemarahannya kepada Pansus I DPRA dengan suara yang lantang dan nada keras. Berbagai hujatan disampaikan kepada anggota Pansus I DPRA yang sedang meninjau proyek itu.<br /><br />Anggota Pansus menilai, wajar masyarakat marah. Sebab, pipa air bersih yang sudah selesai dibangun dengan biaya yang cukup mahal hingga kini belum memberi manfaat kepada mereka. Masalahnya bukan karena pemasangan pipa, tapi karena PDAM Sabang belum mensuplai air bersih ke jaringan pipa tersebut.<br /><br />Abdurrahman Ahmad mengatakan, masalah yang dialami masyarakat Jalan Elak dan Ujong Karang, Sabang itu perlu menjadi perhatian serius Wali Kota Sabang, Zulkifli H Adam. Menurutnya, tak ada alasan lagi bagi PDAM Sabang untuk tidak menyuplai air bersih ke pipa tersebut. “Kalau jaringan sudah siap tapi air tak disuplai, itu berarti usulan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, jadi program dan proyek bohong-bohongan,” ungkapnya.<br /><br />Sebelum masyarakat jalan Elak dan Kota Ujong Karang berdemo atau protes ke Kantor Wali Kota dan PDAM Kota Sabang, Akhyar A Rasyid menyarankan agar Wali Kota bersama PDAM Sabang segera turun ke lapangan untuk melihat masalah yang terjadi agar dapat dicarikan solusi tepat dan cepat serta tak menimbulkan masalah baru.<br /><br />“Sangat tak elok kalau masalah di masyarakat baru diselesaikan setelah warga berdemo mendatangi Kantor Wali Kota dan PDAM untuk menghujat ketidakbecusan pemerintah membangun daerah,” ungkap Ketua Pansus I DPRA, HT Ibrahim ST MM.<br /><br />Kadis Cipta Karya Aceh, Ir Rizal Aswandi yang dimintai penjelasannya tentang hal itu mengatakan, pemasangan jaringan pipa air bersih di Jalan Elak-Ujong Karang, Sabang itu dimaksudkan untuk menyambung jaringan pipa distribusi ke pipa induk yang dibangun PDAM Sabang agar dapat disuplai air bersih ke rumah warga di Jalan Elak dan Ujong Karang.<br /><br />Dikatakan, pemasangan jaringan pipa air bersih itu sudah selesai pada akhir Desember 2014 dan sudah dilakukan ujicoba. Hasilnya, tidak ada pipa yang bocor dan jaringan pipa sudah tersambung ke pipa induk PDAM Sabang. “Tapi, mengapa air PDAM belum mengalir ke rumah warga yang menjadi sasaran proyek, itu bisa ditanyakan ke PDAM Sabang,” ungkap Rizal.(*)</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber : aceh.tribunnews.com</div>

Proyek tak Bermanfaat Picu Kemarahan Rakyat

PANSUS I DPRA yang dipimpin HT Ibrahim ST MM, Senin (25/5) pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Sabang. Dalam kunjungan itu, Pansus m...

Baca selengkapnya »

Pemerintah Aceh tak Mampu Kelola Aset

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJBnjuD72m-0Z5JxNYoA3M94hJkhT3ssN6E0hZgycYNb5tp4wtfgJySUNj63rq2Rerph-zdQ368RjWgpp2OJEG5Vhe6ul6nQzUtS9Y58T35gw98jJrxnUtsEXkvcJCHUq38ewrcxo7AfI/s1600/ketua-pansus-i-dpra-ht-ibrahim_20150526_081219.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="179" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJBnjuD72m-0Z5JxNYoA3M94hJkhT3ssN6E0hZgycYNb5tp4wtfgJySUNj63rq2Rerph-zdQ368RjWgpp2OJEG5Vhe6ul6nQzUtS9Y58T35gw98jJrxnUtsEXkvcJCHUq38ewrcxo7AfI/s320/ketua-pansus-i-dpra-ht-ibrahim_20150526_081219.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">KAPAL cepat ‘Pulo Rondo’ milik Kementerian Perhubungan RI dan Kapal cepat ‘Pulo Deudap’ milik Pemerintah Aceh sudah setahun lebih tak lagi beroperasi pada rute pelayaran Ulee Lheue-Balohan, Sabang dan sebaliknya.<br /><br />Kapal cepat Pulo Rondo yang diproduksi tahun 2002 dengan anggaran Rp 20,7 miliar sudah terparkir 14 bulan di Pelabuhan Ulee Lheue dan tiga bulan di Pelabuhan Balohan. Sedangkan kapal cepat Pulo Deudap yang diproduksi tahun 2003 dengan dana APBA Rp 22 miliar hampir dua tahun terparkir di Dermaga Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Sabang.<br /><br />Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika (Dishubkomintel) Aceh, Ir Hasanuddin melalui Kabid Laut, Siti Hasanah kepada Pansus I DPRA di Pelabuhan Ulee Lheue, Senin (25/5) mengatakan, kapal Pulo Rondo tak beroperasi lagi karena pihaknya sudah memutuskan kontrak pengelolaannya yaitu PT Pelnas.<br /><br />Pemutusan kontrak itu, menurutnya, dilakukan karena perusahaan itu tak menepati janji atau wanprestasi. Bentuk wanprestasi tersebut, kata Siti Hasanah, antara lain perusahaan tidak menyetor jasa uang sewa kapal kepada Pemerintah Aceh senilai Rp 840 juta dan selama mengoperasikan kapal itu, PT Pelnas tidak mengasuransikan kapal Pulo Rondo. Sehingga, jika terjadi kecelakaan dalam pelayaran Ulee Lheue-Balohan, penumpang muapun kapalnya tak mendapat klaim asuransi .<br /><br />Meski sudah diputuskan kontrak, kata Siti Hasanah, tapi penagihan uang sewa Rp 840 juta yang belum disetor PT Pelnas tetap dilakukan melalui pengacara negara yaitu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Dikatakan, Polda Aceh juga sudah pernah memeriksa sejumlah staf Dishubkomintel Aceh untuk membantu penyelesaian penagihan tunggakan dana sewa kapal itu.<br /><br />Mengenai Kapal Pulo Deudap, Siti Hasanah kepada Ketua Pansus I DPRA, HT Ibrahim ST MM bersama anggotanya Abdurrahman Ahmad, Ghufran Zainal Abidin, Mawardi Ali, Akhyar Rasyid dan lainnya mengatakan, kapal itu kini terparkir di Pelabuhan BPKS Sabang.<br /><br />Pada 18 Juli 2011, kata Siti Hasanah, kapal Pulo Deudap dikontrak BPKS. Kapal itu diperbaiki BPKS dengan dana APBN senilai sekitar Rp 7 miliar. Setelah diperbaiki dan masa perbaikannya terlalu lama di galangan kapal, perizinan operasinya berakhir. Itu diketahui pada saat akan dilakukan lelang umum ke rekanan untuk pengoperasian kapal itu. Karena Banyak perizinan kapal yang sudah mati, kapal itu sampai kini tak bisa dilelang. Sehingga kapal itu masih terparkir di Dermaga Pelabuhan BPKS Sabang.<br /><br />Pada 7 April 2014, Ketua BPKS Fauzi Husin menyurati Gubernur Aceh yang isinya akan mengembalikan kapal itu kepada Pemerintah Aceh. “Untuk mengoperasikan kembali Kapal Pulo Deudap itu, kami sedang memproses berbagai izin yang sudah mati. Untuk Kapal Pulo Rondo menunggu hasil audit tehnis dari Kemenhub, baru anggaran perbaikannya diusulkan dalam RAPBA 2016,” pungkasnya.<br /><br />Menanggapi hal itu, Ketua Tim Pansus I DPRA, HT Ibrahim (Demokrat), bersama anggota, Abdurrahman Ahmad (Gerindra), Ghufran Zainal Abidin (PAN), Mawardi Ali (PAN) dan Akhyar A Rasyid (PA) menilai Pemerintah Aceh belum mampu menjaga dan mengelola aset berharga dengan baik dan profesional, bagi kesejahteraan rakyat.<br /><br />Buktinya, dua kapal cepat yang terbuat dari aluminium tebal tersebut saat ini terancam jadi aset rongsokan. Harusnya, kata Abdurrahman Ahmad, Guhfran Zainal Abidin dan Mawardi Ali, kapal cepat yang diproduksi dengan anggaran yang cukup besar dipelihara dengan baik dan kalaupun disewakan kepada pihak ketiga, harus dicari yang pihak yang mempunyai uang dan pengalaman dalam mengelola kapal cepat.<br /><br />“Bukan seperti yang terjadi selama ini, perusahaannya saja yang terkenal, tapi yang diberi kuasa kurang modal dan tak profesional,” ujar Ketua Tim Pansus I DPRA, HT Ibrahim ST MM. Pihaknya, kata Ibrahim, kini menunggu program perbaikan dan rencana operasi kedua unit kapal cepat itu dari Dishubkomintel Aceh, agar bisa dioperasikan kembali. “Kita tidak ingin kapal cepat milik pemerintah yang menjadi kapal perintis, mati dan kalah bersaing dengan kapal swasta yang terbuat dari fiber,” harapnya.(*)</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber : aceh.tribunnews.com</div>

Pemerintah Aceh tak Mampu Kelola Aset

KAPAL cepat ‘Pulo Rondo’ milik Kementerian Perhubungan RI dan Kapal cepat ‘Pulo Deudap’ milik Pemerintah Aceh sudah setahun lebih tak ...

Baca selengkapnya »

Anggaran “Cilet-cilet” Sakiti Hati Rakyat

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxA31CkXbKs4dbaU1NI8yimhT2ZHT0tdqzJDmZgCRK97DhgUZGz9K0WJHrgVymr-r3fCG63pYqJpTLovA4t35vFa7V9YOB4YmXlIMHrnDyo1bEor5xjPOnB_LZrbqcA4EHCX_0MzQGqQ/s1600/tim-pansus-i-dpra-h-t-ibrahim_20150525_081626.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="179" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxA31CkXbKs4dbaU1NI8yimhT2ZHT0tdqzJDmZgCRK97DhgUZGz9K0WJHrgVymr-r3fCG63pYqJpTLovA4t35vFa7V9YOB4YmXlIMHrnDyo1bEor5xjPOnB_LZrbqcA4EHCX_0MzQGqQ/s320/tim-pansus-i-dpra-h-t-ibrahim_20150525_081626.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">PANSUS I DPRA yang kini sedang melihat hasil kerja APBA 2014, menemukan berbagai proyek fisik yang dinilai tidak efisien dan efektif. Misalnya, pembangunan jembatan Limpok, Darussalam, Banda Aceh. Pembangunannya sudah dimulai tahun 2008 dengan membangun satu kepala jembatan (abudmen) dengan anggaran sekitar Rp 2 miliar. Setelah itu, pembangunannya terhenti. Lalu, dialokasikan kembali pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sekitar Rp 2 miliar. Pekerjaan yang dilakukan adalah pemancangan tiang beton ke sumur jembatan di tiga titik.<br /><br />Ketua Tim Pansus I DPRA, HT Ibrahim ST MM, mengatakan, tujuan pembangunan jembatan Limpok itu untuk mengalihkan sebagian kepadatan arus lalu lintas di jembatan Lamnyong yang terjadi setiap pagi saat jam sekolah dan kerja PNS maupun jam pulang kuliah dan pulang kerja PNS pada sore hari.<br /><br />“Kalau alokasi anggaran untuk proyek prioritas yang mendesak seperti jembatan Limpok cilet-cilet, maka untuk menyelesaikan proyek itu butuh waktu 25 tahun lagi,” ungkap T Ibrahim. Alokasi anggaran cilet-cilet itu, menurut Ibrahim, menyakiti hati rakyat. Rakyat boson menunggu hasil pembangunan yang terlalu lama, sementara kalau untuk kepentingan pejabat, anggarannya cukup besar.<br /><br />Proyek jembatan Limpok, kata Ibrahim, sepertinya ada pihak yang ‘bermain’ di belakangnya. Motifnya perlu diselidiki lebih dulu. Karena, untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas di jembatan Lamnyong tersebut, Dinas Bina Marga Aceh tahun ini sudah mengalokasikan dana Rp 40 miliar. Dana itu akan digunakan untuk membangun satu jembatan baru selebar jembatan yang sudah ada. Pembangunannya akan dituntaskan dalam waktu dua tahun dengan perkiraan anggaran Rp 90-Rp 100 miliar.<br /><br />Pengalokasian anggaran cilet-cilet, kata Ibrahim, juga terjadi dalam pelaksanaan dua proyek waduk di Aceh Besar, yaitu Waduk Blang Karam dan Waduk Tuih Geulumpang. Untuk memfungsikan Waduk Blang Karam dengan luas genangan 12 hektare dan daya tampung air 500.000 m3, dibutuhkan dana sekitar Rp 40-Rp 50 miliar. Sementara dana yang dialokasikan cilet-cilet. Pada awal pembangunan tahun 2014 dialokasikan Rp 7,2 miliar dan tahun ini Rp 5 miliar.<br /><br />Untuk proyek Waduk Tuih Geulumpang dengan luas genangan sekitar 12 hektare dan daya tampung air sekitar 600.000 m3, butuh dana Rp 40-Rp 50 miliar. Tapi, dalam pengalokasian anggarannya, sangat tidak beraturan. Tahun pertama yaitu 2013 dialokasikan Rp 2,9 miliar, tahun 2014 naik jadi Rp 14 miliar, dan tahun 2015 turun lagi menjadi Rp 5 miliar. Untuk memfungsikan waduk itu, masih butuh tambahan dana sekitar Rp 20 miliar.<br /><br />Anggota Pansus I DPRA dari Partai Aceh, Akhyar A Rasyid mengatakan, tiap peroyek sudah ada perencanaan dan hitungannya. “Jadi, jangan seperti yang terjadi sekarang, banyak pembangunan jembatan yang pada tahun pertama dan kedua dikerjakan, tapi tahun selanjutnya tidak dikerjakan lagi,” ungkapnya.<br /><br />Contohnya Jembatan Ie Lang. Jembatan gantungnya sudah tak layak lagi dilintasi sepeda motor maupun mobil pribadi dan pikap, tapi sampai kini jembatan rangka baja maupun beton belum juga diselesaikan. Sementara masyarakat sudah menunggunya tiga tahun lalu, agar jembatan itu bisa dituntaskan.<br /><br />“Kalau seperti ini pola kerja dan sistem pengalokasian anggaran yang dilakukan Bappeda Aceh bersama SKPA dalam membangun infrastruktur di Aceh, sampai habis dana otsus, Aceh tetap saja tertinggal dari daerah lain seperti Sumatera Utara,” ungkap Akhyar.(*)</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber : aceh.tribunnews.com</div>

Anggaran “Cilet-cilet” Sakiti Hati Rakyat

PANSUS I DPRA yang kini sedang melihat hasil kerja APBA 2014, menemukan berbagai proyek fisik yang dinilai tidak efisien dan efektif. Mi...

Baca selengkapnya »

Stop Usulan Baru, Tuntaskan Proyek Telantar

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ztoLOz9nYDL0TaH8azejs6wgO5SdO9Tpr53ZiVFAzHqkmS-aLxkASW9wTL7571xuvLnbcLUvIv8PSv7QTrwgZzVxVD0T0SsAbL6RFcmv7mVHGSsKURdssTkosDYifBKTw8CH4XxCnvc/s1600/P_20150519_114049.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ztoLOz9nYDL0TaH8azejs6wgO5SdO9Tpr53ZiVFAzHqkmS-aLxkASW9wTL7571xuvLnbcLUvIv8PSv7QTrwgZzVxVD0T0SsAbL6RFcmv7mVHGSsKURdssTkosDYifBKTw8CH4XxCnvc/s320/P_20150519_114049.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">UNTUK menyelesaikan proyek infrastruktur prorakyat seperti jembatan, jalan, waduk, irigasi, sekolah, dan puskesmas yang pembangunannya sudah dimulai beberapa tahun lalu tapi sampai kini belum selesai, solusinya adalah menyetop dulu usulan baru yang sangat tidak mendesak, dan menuntaskan sisa proyek yang belum selesai. Hal itu disarangkan Anggota Pansus I DPRA dari Partai Gerindra, Abdurrahman Ahmad.<br /><br />“Kita perlu fokus menyelesaikan proyek fisik yang telantar agar pemerintahan berikutnya tidak lagi menyelesaikan proyek yang dibangun pemerintah sebelumnya,” ujar Abdurrahman.<br /><br />Menurut informasi dari Dinas Bina Marga Aceh, banyak proyek jembatan di kabupaten/kota yang sudah dibiayai pembangunannya pada tahun pertama dan kedua, tapi tidak dilanjutkan pada tahun selanjutnya untuk penyelesaian. Kalaupun, ada proyek jembatan yang pekerjaannya masih dilakukan sampai kini tapi belum juga selesai, masalahnya disebabkan pola pengalokasian anggarannya cilet-cilet.<br /><br />Abdurrahman mengatakan, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah perlu mengevaluasi kinerja kepala dinas yang belum bekerja secara profesional, melainkan masih amatiran dan mementingkan kelompok tertentu dan tak mengedepankan kebutuhan masyarakat. Kepala dinas ataubadan yang tidak bisa bekerja cepat dan tepat untuk mensukseskan visi dan lima misi pembangunan pemerintah Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) sudah bisa diberhentikan. Cari penggantinya yang lebih muda, energik, dan profesional.<br /><br />Meski Pansus LKPJ Gubernur 2014 tak ada pengaruhnya terhadap jabatan gubernur, tapi menurut penilaian DPRA, LKPJ tersebut banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan Pansus I-X DPRA. Konsekwensinya kepada Gubernur juga. Laporan kinerja proyek APBA 2014 dari SKPA kepada Gubernur, lalu dimasukkan ke dalam LKPJ Gubernur 2014, banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.<br /><br />Contohnya pembangunan pagar SMK Penerbangan. Sampai saat kunjungan Pansus I DPRA minggu kemarin ke lokasi proyek, masih ada pengecatan dan perbaikan pagar yang rusak. Kalau pagar itu dibangun dengan kualitas standar, kenapa belum setahun sudah rusak kembali.<br /><br />Begitu juga dengan pembangunan Mes Wali Nanggroe. Kurang pengawasan dan pekerjaannya tidak berututan atau sistematis. Hal itu bisa membuat terjadi pemborosan anggaran. Sementara masih banyak kebutuhan dasar rakyat yang belum bisa dipenuhi Pemerintah Aceh alokasi anggrannya. Contohnya pembangunan jembatan Ie Alang, Aceh Besar dan lainnya.<br /><br />Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, tambah Abdurrahman, dalam penyusunan RAPBA 2016, Bappeda Aceh dan SKPA hendaknya lebih mempertajam lagi usulan anggrannya untuk penyelesaian proyek telantar dan belum berfungsi. “Dalam pengalokasian anggaran bisa lebih selektif lagi. Utamakan yang benar-benar harus diutamakan,” harap Abdurrahman Ahmad.(*)</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber : aceh.tribunnews.com</div>

Stop Usulan Baru, Tuntaskan Proyek Telantar

UNTUK menyelesaikan proyek infrastruktur prorakyat seperti jembatan, jalan, waduk, irigasi, sekolah, dan puskesmas yang pembangunannya s...

Baca selengkapnya »